Kalurahan JAMBIDAN

Pemerintah Kalurahan Jambidan telah melaksanakan kewenangan Kalurahan terkait dengan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur landasan Pelaksanaan pembentukan tersebut. Yang melandasi penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan ..selengkapnya

Pemerintah Kalurahan Jambidan telah melakukan kajian, evaluasi dan penggalian informasi dari para ahli sejarah Kalurahan Jambidan yang masih ada saat ini tentang sejarah berdirinya Kalurahan Jambidan dari penggabungan 3 Kalurahan. Dari penggalian informasi dan kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, ..selengkapnya

Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 6 Tahun 2021 merupakan dasar landasan pengelolaan aset Kalurahan untuk tujuan peningkatan pendapatan asli Kalurahan guna mengoptimalkan aset untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambidan. Sumber Berita : Susilahadi (Carik Jambidan) ..selengkapnya

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tindak lanjut pelaksanaan yang diamanatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir ..selengkapnya

Peraturan Kalurahan Jambidan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jambidan Periode 2020 - 2026 (RPJM Kal 2020-2026) adalah cita-cita, arah, target serta penjabaran dari Visi dan Misi Lurah terpilih untuk melaksanakan tugas dan amanat yang telah dititipkan dipundaknya dalam satu periode ..selengkapnya

Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah amanat dari Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan ..selengkapnya

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi Kemanusiaan, Keadilan, Kebhinekaan, Keseimbangan alam dan kepentingan Nasional. ..selengkapnya

Perbup ini mengatur tentang wewenang, tugas tanggung jawab dan struktur organisasi tentang pelayanan informasi publik Desa (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah ..selengkapnya