Kalurahan JAMBIDAN

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan mengatur tentang mekanisme pengajuan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Dana Transfer dari Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Rekening Kas ..selengkapnya

Dalam Peraturan BUpati Bantul NOmor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan mengatur tentang mekanisme perencanaan, pencairan dan pelaksanaan PPBMP. Untuk Pelaksanaan di tingkat Kalurahan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ..selengkapnya

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 mencabut Peraturan BUpati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan Prinsip prinsip pengadaan antara lain : Efisien Efektif Transparan Terbuka Pemberdayaan Masyarakat Gotong Royong Bersaing Adil; dan Akuntabel ..selengkapnya

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan Kalurahan. Perbup ini mencabut perbup nomor 82 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan kalurahan dan perbup 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan   Sumber Berita ..selengkapnya

Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 6 Tahun 2022 adalah Peraturan Kalurahan Jambidan yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2023. Dalam Peraturan Kalurahan ini memperkirakan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kalurahan Jambidan. Rincian dalam Peraturan Kalurahan ..selengkapnya

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Peraturan ini mengatur tentang Mekanisme pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan. ..selengkapnya

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Undang - Undang yang mengatur tentang Desa. Pengaturan Desa salah satunya bertujuan diantaranya : memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; memberikan kejelasan status dan kepastian ..selengkapnya

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 adalah Peraturan Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Desa ..selengkapnya